Abiwin Online

SBY - Hidayat

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, meminta publik menunggu hasil penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum yang selesai 9 Mei 2009. Hidayat yakin hasil final tak akan jauh berbeda dengan hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

“Itukan hitungannya belum selesai,” kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 30 April 2009. “Kita tunggu saja hasil resmi setelah semuanya selesai. Selama itu belum final, jangan disimpulkan dulu.”

Hasil penghitungan manual itu, kata Hidayat, baru memutakhirkan data dari beberapa provinsi. Sementara quick count mengambil sampel dari seluruh provinsi.

Namun begitu, Hidayat meminta KPU bisa bekerja dengan profesional. “Lakukan penghitungan dengan benar, karena ini bukan main-main,” ujar Hidayat. “KPU juga harus tegaskan hasil penghitungan manual ini belum final.”

Hidayat menyatakan, selama ini masyarakat terlanjut percaya dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Partai-partai dalam membangun koalisi untuk Pemilihan Presiden juga menjadikan hitung cepat ini sebagai basis berkoalisi. “Ini pula yang menjadi pertaruhan lembaga survei. Kalau 9 Mei hasilnya berbeda, ini bisa menjadi semacam kiamat politik,” kata Hidayat.

Jika memang hasil final sesuai dengan penghitungan sementara yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan unggul, maka PKS bisa saja berubah sikap dalam koalisi. Terbuka kemungkinan PKS berayun dari Partai Demokrat ke PDIP.

“Tergantung keputusan Majelis Syura. Kalau Majelis Syura melakukan pertemuan lagi dan membicarakan, bisa saja terjadi perubahan. Kalau tak ada pertemuan, berarti tak ada perubahan,” kata Hidayat.

Radar Indonesia

Bandung – Radar produksi anak negeri diluncurkan di Bandung, bersamaan dengan digelarnya sebuah seminar bertajuk Radar Nasional 2009.

Peluncuran dilakukan oleh Pusat Penelitian Eletronika dan Komunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI) bekerjasama dengan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) dan International Research Centre for Telecommunication and Radar Belanda.

Dikarenakan Indonesia adalah negara dengan potensi becana alam maka PPET LIPI membuat Radar dengan nama INDERA (Indonesian Radar). INDERA sendiri adalah Radar pertama kali yang diproduksi oleh Indonesia.

Sampai saat ini INDERA masih dalam pengembangan agar bisa menyaingi Radar-Radar buatan luar negeri.

Radar buatan Indonesia ini mempunya keunikan dari beberapa Radar yang sudah ada, dengan menggunakan teknologi Frequency Modulated Continuous Wave (FM-CW), sehingga konsumsi daya dan ukuran radar menjadi lebih kecil dari ukuran Radar pada umumnya. Tetapi keunggulan tidak berkurang serta bisa mengikuti perkembangan zaman.

Dalam seminar dan peluncuran radar buatan Indonesia pertama itu dihadiri staf ahli Menristek bidang Hankam dan perwakilan TNI AU yang diwakili oleh Marsekal Pertama TNI Wasito. Selain itu turut hadir pula pembicara dari Belanda yaitu Prof Dr Ir Leo P Ligthart, seorang ahli Radar dari IRCTR-TU Delft.

DPR akan segera memanggil tim IT KPU untuk dimintai keterangan terkait tabulasi online pemilu 2009. Dengan cara ini, DPR ingin meminta pertanggung jawaban tim IT KPU.

“IT KPU akan dipanggil ke DPR, kemarin di paripurna sudah dibahas,” tutur Anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).

Selain kekacauan selama tabulasi online berlangsung, hasil rekapitulasi online juga berbeda dengan hasil rekapitulasi manual yang sedang berlangsung. Hal inilah yang mendasari pemanggilan tim IT KPU.

“Kok seolah-olah kita terpatri dengan quick count, ternyata hasil manual berbeda, kita konfirmasi,” tutur Effendi.

Effendi mengaku sudah melakukan pengecekan ke perhitungan manual berlangsung di Hotel Borobudur. Effendi menemukan kejanggalan, hasil rekapitulasi manual berbeda dengan hasil rekapitulasi online.

“Apalagi hasilnya berbeda tadi malam saya cek suara masuk 29 juta, PDIP masih nomor satu dengan 19,06 persen,” tutur Effendi SImbolon.

Namun, Effendi membantah kalau pemanggilan diusulkan oleh PDIP. Menurutnya DPR sudah sejak awal mengamati rekapitulasi online yang digelar di Hotel Borobudur awal April lalu.

“Hanya pemenang yang berpikiran kalah, masa kita takut kalah,” tutur Effendi.

“Luar biasa, online-manual berbeda,” pungkasnya.

Jakarta – Wakil Ketua Umum Demokrat Achmad Mubarok mengngkapkan bahwa Polri telah melakukan penghitungan suara pada Pemilu 2009 dan telah memenangkan Partai Demokrat. Namun, Polri membantah telah melakukan penghitungan suara.

“Tidak, kami ini netral. Kami tidak melakukan penghitungan suara baik ditingkat Polres maupun Polda,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abu Bakar Nataprawira kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (30/4).

Saat ditanya lebih lanjut, Abu Bakar menolak memberikan keterangan. Dia berkali-kali menegaskan bahwa Kepolisian tidak melakukan penghitungan suara.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran INILAH.COM, ternyata Kepolisian memang tidak secara khusus melakukan penghitungan suara. Kepolisian hanya melakukan pendataan terhadap suara-suara tiap parpol di seluruh TPS. Hal itu dilakukan dengan alasan sebagai data pembanding bila ada perkara tentang sengketa hasil pemilu.

Dari data Polri itu menunjukkan, total suara sah dari 66.000 TPS yang dihimpun 1865 PPK hingga 29 April untuk DPR sebesar 115 juta suara. Dari Data tersebut, Partai Demokrat memang menempati posisi pertama dengan perolehan suara 25 juta. Tempat kedua diduduki oleh PDIP dengan perolehan suara sebesar 15,9 juta.

Selanjutnya secara berurutan diikuti Golkar 15 juta, PKS 10 juta, PAN 6,7 juta, PPP 5,7 juta, Gerindra 5,3 juta dan PKB 5,2 juta.

Jakarta – Hari kelima rekapitulasi manual tingkat nasional, surat suara yang sudah masuk 31.629.685 juta. PDIP sementara berada di puncak, dan PKS masuk 5 besar.

Berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan di Hotel Borobudur, 30 April 2009 pukul 12:48 WIB, PDIP berada diurutan pertama dengan perolah yang dicapai sebanyak 6.164.486 mengungguli Partai Demokrat dan Golkar.

Berikut 10 besar parpol berdasarkan real count KPU:

1. PDIP 6.164.486 19,49%

2. PD 5.403.942 16,09%

3. Golkar 4.475.885 14,15%

4. PAN 2.318.901 7,33%

5. PKS 2.133.183 6,74%

6. PPP 1.742.658 5,51%

7. PKB 1.661.409 5,25%

8. Gerindra 1.409.032 4,45%

9. Hanura 1.129.968 3,57%

10. PKPB 513.204 1.62%

Fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

PKS

PK-Sejahtera Online: Baru disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diusulkan PKS sebagai Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat Nurwahid sudah kebanjiran fitnah. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.

Hidayat menyatakan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti NKRI. Dalam konteks Wahabi, dia menjelaskan, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. “Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi pimpinan PKS,” katanya ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut dia, fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sedangkan kaitannya dengan NKRI, sebagai Ketua MPR tugasnya adalah mensosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI. “Jadi saya juga ikut mensosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti NKRI, “ jelas dia.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004 lalu, ketika itu ia Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI. “Bagi PKS NKRI itu sudah harga mati,” tandasnya.

Lepas dari persoalan PKS mengusulkan dirinya mendampingi SBY, Hidayat berharap agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak menyebarkan fitnah. Karena fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa. “Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara,” pintanya.

Ia juga mengungkapkan, lepas dari siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya, ia berharap keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Pemuda Masjid Dukung HNW

Sementara itu Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung Hidayat Nur Wahid mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden. Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan HNW sebagai calon presiden. Namun karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

“Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak (HNW) untuk mendampingi SBY sebagai cawapres,” kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya Rabu siang.

Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan. “Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY),” kata Hidayat.

Jakarta – Difitnah sebagai penganut paham Wahabi melalui SMS gelap, anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid merasa geram. Namun fitnah itu justru membuat PKS merasa senang. Partai dakwah bahkan menganggapnya sebagai peluang positif untuk mempromosikan diri.

“Adanya fitnah itu merupakan sinyal positif PKS untuk mengenalkan diri secara lebih terbuka kepada masyarakat. Fitnah itu bisa menjadi peluang bagi PKS untuk bisa menepis adanya hidden agenda,” ujar Wakil Ketua DPP PKS Bidang Politik Zulkieflimansyah kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (30/4).

Anggapan bahwa Hidayat dan PKS anti-NKRI, menurutnya, justru akan menjadi momentum untuk membuktikan benar atau tidaknya.

“Mudahan-mudahan momentum dicalonkannya Hidayat mejadi wapres SBY bisa menepis semua keraguan itu. Bila nantinya Hidayat terpilih menjadi wapresnya SBY, maka itu akan jadi ajang pembuktian PKS, ” katanya.

Zulkieflimansyah mengaku fitnah seperti itu bukan hanya terjadi saat ini saja. Tapi sejak awal PKS besar, di pilkada-pilkada, sampai Pemilu 2009 kemarin fitnah itu selalu ditujukan untuk menggembosi partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi itu.

“Dari kalangan Islam tradisonal, seperti NU, memang masih ada anggapan seakan-akan PKS itu tidak sejalan dengan ahlusunnah wal jamaah. Seolah-olah PKS sebagai kelompok yang mendiskreditkan kalangan Islam tradisional,” jelasnya

Dosa PKS tak terampuni! Demikian pernyataan Ray Rangkuti, seorang aktivis prodemokrasi. Agak serem juga. Apalagi pernyataan ini dilontarkan oleh pegiat politik yang mengklaim sebagai prodemokrasi. Bagaimana mungkin?

Prodemokrasi kok pakai mutlak-mutlakan. Kalau berbicara terkait persoalan keyakinan/agama saja (contohnya aliran Ahmadiyah) orang-orang yang katanya prodemokrasi menolak untuk mutlak-mutlakan, karena berarti tidak menghargai ‘perbedaan’. Nah, apalagi kalau hanya sekadar ‘berbeda pendapat’ dalam persoalan politik. Bukannya prodemokrasi, malah jadi otoriter. Bakalan kiamat tuh demokrasi.

Kembali ke persoalan Hak Angket DPT yang diajukan beberapa anggota DPR. Sesungguhnya antara PKS (yang menolak Hak Angket) dengan partai-partai yang mengusulkan Hak Angket punya kesamaan dalam satu hal, yaitu kisruhnya DPT yang merugikan semua parpol. Namun yang membedakan PKS dengan pengusul Hak Angket adalah pada persoalan ‘siapa’ yang bertanggung jawab terhadap kekisruhan DPT.

Kalau pengusung Hak Angket membebankan tanggung jawab DPT pada pemerintah, sedang PKS melihat persoalan DPT adalah tanggung jawab KPU. Mana yang lebih tepat?

Agar kita bisa obyektif dalam menilai, mari dengar pendapat dari ahlinya. Pengamat hukum tata negara dari Indonesia Legal Roundtable, Irman Putra Sidin, menyatakan: “Hak angket DPT itu salah sasaran, penangung jawab DPT itu KPU,” ujarnya di sebuah situs berita internet kemarin (28/4).

Menurut Irman, pengajuan usulan hak angket atas kisruh daftar pemilih tetap (DPT) oleh sejumlah anggota DPR dinilai salah sasaran. Yang bertanggung jawab atas kisruh DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, bukan pemerintah. Kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu tidak bisa dialihkan ke pemerintah. Sebab, hal itu sama dengan melegitimasi perubahan sistem bahwa presiden juga sebagai penanggung jawab pemilu.

“Jika demikian, sama saja membenarkan presiden sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pemilu. Seperti Orde Baru, presiden sebagai peyelenggara dan presiden ikut pemilihan,” jelasnya.

Dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Lebih lanjut, ia menuturkan, solusi terbaik untuk keluar dari masalah DPT adalah pengawasan terhadap kinerja KPU yang harus terus ditingkatkan. “Gebukin aja terus KPU-nya. Kalau dirasa nggak becus, ganti. Bukan dengan hak angket,” tandasnya.

Jadi, marilah kita melihat segala sesuatu persoalan bangsa dengan obyektif. Kalaupun kita berbeda pandangan, itu adalah hal yang wajar tanpa harus menyalah-nyalahkan pihak yang berbeda pendapat. Indonesia akan menjadi besar kalau anak bangsa negeri ini mampu bergandengan tangan dalam hal yang disepakati dan toleran atas perbedaan yang ada.

Bhineka Tunggal Ika. Jayalah negeri kita!

Yasmin Filitin

yasminfilistin@yahoo.co.id

Musyawarah Majelis Syura XI PKS telah memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat, dengan catatan adanya persetujuan ‘kontrak politik antara dua belah pihak.

Langkah ini kami nilai sangat tepat, karena mencerminkan jati diri PKS sebagai partai reformis yang tidak sekadar memperebutkan kekuasaan, tapi juga memastikan berjalannya ‘cita-cita reformasi’ dalam bentuk kontrak politik yang jelas membela kepentingan rakyat.

Hal ini berbeda dengan ambisi parpol lain yang hanya berburu kekuasaan, sehingga ditolak oleh kubu Partai Demokrat. Perpaduan Demokrat dan PKS yang tercitrakan sebagai partai bersih dan anti-KKN akan membangkitkan optimisme bangsa ini atas terwujudnya kepemimpinan yang mampu menjadi teladan di tengah citra buruk politisi.

Koalisi ini akan lebih menjanjikan lagi apabila mengusung duet SBY-Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai pasangan capres-cawapres. Sosok SBY yang antikorupsi berpadu dengan figur HNW yang dikenal sederhana dan bersahaja, akan mampu membangun bangsa mewujudkan cita-cita luhur menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Koalisi ini juga dipastikan akan sangat efektif, karena kondisi internal Demokrat dan PKS yang sangat solid. Demokrat dengan SBY sebagai figur pemersatu, sedangkan PKS sebagai partai kader tidak diragukan lagi soliditasnya. Dipastikan apa pun keputusan Majlis Syuro PKS akan dipatuhi oleh seluruh struktur dan kader PKS sampai tingkat RT.

Berbeda sekali dengan partai-partai lain yang kondisi internalnya saja berpecah-belah, penuh dengan tarikan kepentingan faksi-faksi. Jangankan menjadi solid dan padu berkoalisi dengan partai lain, untuk menyatukan internal partainya saja kedodoran.

Dari kenyataan ini, koalisi Demokrat dan PKS diprediksi dengan mudah akan mampu memenangkan Pilpres 2009. Soliditas dan popularitas Demokrat-PKS dan SBY-HNW dipastikan menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik dukungan rakyat.

Yasmin Filistin

yasminfilistin@yahoo.co.id

HNW - SBY

Surabaya – Kandidat kuat cawapres dari PKS Hidayat Nur Wahid siap menghormati apapun keputusan SBY. Dirinya tak mau sesumbar, karena Hidayat mengaku belum tahu siapa nama di dalam surat berisi kandidat cawapres yang diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat itu.

“Saya menghormati keputusan Pak SBY. Janganlah beliau di fait a compli dengan keputusannya,” ujar Hidayat, kepada wartawan sebelum membuka Munas V Forum Zakat di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (28/4/2009).

Mengenai apakah PKS akan membubarkan koalisinya jika SBY memilih cawapres dari partai lain, Hidayat menyatakan bila hal itu bukanlah haknya. Mantan Presiden PKS itu menegaskan kalau keputusan berada di tangan tim 5 PKS.

“Tim 5 itulah, yang akan menemui tim 9 Partai Demokrat atau bahkan SBY sendiri, untuk melakukan pembicaraan,” jelasnya.

Tim 5 sendiri terdiri dari  Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq, Ketua Dewan Syariah PKS Surachman Hidayat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata dan anggota Fraksi PKS DPR Suripto.

Saat ditanyakan, apakah dirinya siap, dan persiapan apa yang akan dilakukannya bila terpilih, dengan canda Hidayat hanya menjawab diplomatis.

“Ingat, saya ini mantan presiden (PKS) lho,” tukasnya sambil memasuki ruang munas.

Ust Mahfudz Sidiq

Jakarta – PKS menegaskan, nama cawapres yang akan diserahkan kepada SBY bukan merupakan syarat mutlak koalisi. PKS lebih mementingkan kontrak politik yang lebih spesifik.

“Cawapres itu bukan syarat koalisi dari PKS, syarat koalisi itu lebih pada kontrak politik,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan, kontrak politik yang diinginkan PKS harus lebih detil dibandingkan kontrak politik pada 2004 lalu yang lebih umum, “Sekarang kita bicara lebih detil, berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang itu akan menjadi haluan kebijakan pemerintah yang akan datang,” ujar Mahfudz.

Namun, Ketua Fraksi PKS DPR ini enggan menyebutkan apa saja poin-poin kontrak politik yang diajukan karena belum dibahas dengan Partai Demokrat. “Ada sejumlah poin kontrak politik yang diajukan, tentu saja karena ini akan dibahas bersama-sama dengan unsur koalisi yang lain, kita menentukan ada poin-poin minimal yang itu harus bisa disepakati. Saya belum bisa buka sekarang, karena belum dibicarakan,” tukas Mahfudz

Mengenai kemungkinan PKS mundur dari koalisi, Mahfudz mengatakan, jika memang tidak dicapai kesepakatan mengenai kontrak politik, keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memberikan mandat kepada pimpinan tinggi partai untuk mengambil keputusan soal koalisi.

“Sekarang bolanya ada di SBY, apakah akan setuju dengan kontrak politik itu, soal siapa yang menjadi cawapres, itu wewenang SBY sendiri,” pungkas Mahfudz.

Jakarta – Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, cara PKS menyerahkan nama cawapres dalam amplop tertutup demi menjaga privasi PKS dan SBY. Jika memang usulan nama cawapres PKS ditolak tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dialami Partai Golkar. “Ya, ada yang menganalisa semacam itu. Tapi yang jelas kan Pak SBY, seperti Rapimnassus Golkar, Pak SBY tidak ingin satu nama. Maka PKS juga memberikan nama yang lebih dari satu,” kata Hidayat di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (27/4). PKS menganggap, pengajuan nama cawapres merupakan hal besar, dan tentu akan kurang etis kalau sesuatu yang disampaikan langsung ke Presiden tapi sudah diomongkan di luar. “Nanti bagaimana tanggapan Presiden. Ya mungkin juga ingin menegaskan bahwa ini pada akhirnya, ya Presiden yang akan memilih. Supaya tidak muncul masalah kalau sudah diajukan, kemudian ditolak, itu misalnya menimbulkan masalah kalau ditolak,” imbuh Hidayat. Mengenai nama-nama cawapres yang diajukan, Hidayat menjelaskan, Musyawarah Majelis Syuro mengakomodasi semua aspirasi yang ada. “Dan dulu sudah ada 8 nama, setelah SBY membuka, ada beberapa nama, ada si A, B, C, D, E, F dan selanjutnya,” tutur Hidayat yang menolak mengungkapkan nama cawapres tersebut.

Anis Mata

Jakarta – PKS telah secara resmi menetapkan koalisi dengan Partai Demokrat berdasarkan hasil Musyawarah XI Majelis Syura PKS, yang ditutup Minggu (26/4) sore. Untuk itu, partai berlambang dua bulan sapit mengapit setangkai padi itu telah menyiapkan lima agenda.

Menurut Sekjen DPP PKS Anis Mata, lima agenda yang akan dipersiapkan bagi pembahasan koalisi dengan PD adalah platform regional, internasional, domestik, manajemen kontrak politik, dan power sharing.

Namun, menurutnya, PKS belum menyiapkan langkah cadangan apabila terjadi dead lock dalam pembahasan kelima agenda itu. “Tidak ada bayangan bila

itu terjadi. Kita belum siapkan plan B-nya,” kata Anis, usai ditutupnya Musyawarah Majelis Syura yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, sejak Sabtu (25/4) itu.

Apabila dead lock, lanjutnya, maka keputusan akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Tingkat Tinggi yang diketui Hilmi Aminuddin. “DP Tingkat Tinggi akan ambil keputusan jika kesepakatan tidak disepakati,” jelasnya

Ust. Tifatul S

Jakarta – Meski sepakat mengusung SBY dan bergabung dengan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, PKS menyatakan, koalisi kedua partai masih bisa gagal bila tidak dicapai kesepakatan dalam flatform kontrak politik sehingga. PKS siap menjadi oposisi.

“Bila tidak ada kesepakatan antara PKS dan Demokrat sehingga tidak terjadi koalisi, maka PKS siap menjadi oposisi,” ucap Presiden PKS Tifatul Sembiring setelah acara Musyawarah Majelis Syura di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (26/4).

Tifatul menjelaskan, PKS siap membantu pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar. Bila tidak koalisi maka PKS akan membantu pemerintahan dari luar dengan menjadi oposisi. “Kami akan melakukan dorongan dan tekanan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Namun, soal kesepakatan koalisi lanjut Tifatul, masih akan fleksibel karena pasti akan melibatkan partai koalisi lainnya. PKS tidak memaksakan kehendak agar semua partai mengikuti platform yang telah dibentuk.

“Nanti tim 5 lah yang melakukan komunikasi, tim 5 itu terdiri dari Suharna Suraprananata, Surahmanahan Hidayat, Mahfud Shidiq, Suripto dan saya sendiri,” pungkasnya.

Ust. HNW

Jakarta – Sejumlah kalangan pondok pesantren menyatakan dukungan mereka terhadap sosok Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk ponpes yang menjadi almamater Hidayat, Ponpes Gontor.

Pimpinan Pondok Pesantren Moderen Gontor, KH Syukri Zarkasy, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu, mengatakan, sosok Hidayat Nurwahid yang juga alumni Gontor merupakan pribadi yang terdidik sebagai pemimpin sejak belajar di pondok pesantren. “Dia itu punya kesungguhan, ‘mujahadah’ dan mau belajar untuk setiap tugas yang dihadapi. Kita optimistis dia bisa dan mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden,” paparnya.

Syukri menambahkan, bangsa Indonesia perlu pemimpin yang memberikan keteladanan, kejujuran, bebas KKN, sederhana, dan bersih, tidak pernah terlibat korupsi. “Hidayat Nurwahid memiliki sifat-sifat itu dan masyarakat pun menginginkan pemimpin yang seperti itu,” katanya.

Dalam pengamatan dia, dalam pergaulan Hidayat juga dikenal supel dan mau bergaul dekat dengan semua kalangan. “Bahkan, saya di rumahnya juga pernah tahlilan sama-sama,” katanya.

Selain itu, katanya, ayahanda SBY juga alumni Gontor. “Jadi, bagi kami, SBY itu sudah termasuk keluarga Gontor, bukan sekadar keluarga alumni,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, Pondok Pesantren Gontor di seluruh Tanah Air mendukung duet SBY-Hidayat.

Senada dengan pendapat itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, Parung, Bogor, Habib Segaf bin Abubakar mengatakan, bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang terampil, sabar, dan berakhlak mulia.

“Hidayat Nurwahid itu seorang doktor alumni Universitas Madinah Arab Saudi yang berakhlak baik, tidak suka mencela orang lain, jujur, dan sederhana. Banyak rakyat yang menyenangi sosok Pak Hidayat, termasuk saya dari pesantren yang bukan orang partai,” katanya.

Habib menyebut pemikiran-pemikiran Hidayat Nurwahid tentang kenegaraan dan demokrasi juga cukup baik sebagai landasan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. “Pesantren saya mendukung Pak Hidayat, dan saya kira para ulama juga akan mendukung,” tadas Segaf

Jakarta – Perlakuan Partai Demokrat soal cawapres antara Golkar dan PKS ternyata berbeda. Bila dengan Golkar cukup bernegosiasi, kalau PKS harus ajukan proposal terlebih dahulu.

“Kalau Golkar memang awalnya menjadi prioritas utama, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden jadi terbuka untuk koalisi lain. Kalau PKS mau harus ajukan proposal,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum seusai Rapimnas PD di Arena PRJ, Jakarta, Minggu (26/4).

Menurut Anas, Tim 9 koalis PD tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan PKS terkait hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan mengajukan nama-nama cawapres untuk SBY.

“Tapi kalau PKS sudah secara resmi parpolnya berkoalisi dengan kita maka itu lebih biak. Soal cawapres nanti kami serahkan sepenuhnya kepada SBY,” katanya.

Hasil Rapimnas PD memang memandatkan SBY sebagai capres untuk menetapkan cawapres yang akan mendampinginya. “Ini juga merupakan pesan agar bila bicara capres-cawapres sebaiknya parpol sahabat yang

akan tergabung dalam koalisi juga mempercayakan penuh kepada SBY untuk menetukan pilihannya demi kebaikan bangsa dan negara,” jelasnya.

Setelah Golkar menyatakan mengusung capres sendiri, sambung Anas, apakah nantinya cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. “Jadi kesempatannya sama apa dari

parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih cawapresnya,” imbuhnya

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz Hilmi Aminudin menegaskan partainya konsisten tidak akan terseret dalam kisruh politik setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dan akan mendorong satu pemerintahan yang tegas dan bersikap jelas kepada masyarakat.

“Negara jangan memberi kesan yang tidak jelas kepada bangsa dan umat. Karena itu, sikap pemerintah tidak boleh menimbulkan keraguan dan tafsir yang berbeda dan menyesatkan. Harus jelas,” tandasnya saat membuka Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, Sabtu.

Pada musyawarah yang dihadiri 99 anggota Majelis Syura itu, Hilmi mengajak seluruh kader PKS untuk mensyukuri hasil yang diraih PKS dalam Pemilu 9 April.

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

Ia juga meminta kader partainya untuk bersabar dan tetap mengokohkan jamaah, serta tidak terjebak tawaran, jabatan dan godaan fasilitas .

“Jangan pula memberikan loyalitas, simpati dan kecenderungan ke orang yang lalai dari mengingat Allah, karena bisa menyeret kita dalam kekacaubalauan yang kini nampak seusasi pemilu,” katanya lagi.

Hilmi berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada pengorbanan kader-kader PKS yang demikian besar namun belum diberi kesempatan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan berakhir pada Minggu (26/4) siang mengagendakan dua hal penting, yaitu evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan penentuan koalisis partai ke depan.

Kecenderungan yang muncul di internal PKS sendiri adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai cawapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY itu berwibawa. Sementara Hidayat Nur Wahid itu bersih. Cocok deh.

VIVAnews – Pemain sinetron Intan Nuraini menjagokan Hidayat Nur Wahid menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009. Intan berharap SBY menjatuhkan pilihan kepada Hidayat untuk mendampinginya selama lima tahun.

“Saya tidak terlalu suka politik, tapi soal pilihan pada Pemilihan Presiden itu wajib,” katanya ditemui di Hotel Clarion, Makassar, Jumat 24 April 2009. “Tapi jika SBY paket dengan Hidayat Nur Wahid, saya tidak akan ragu-ragu untuk mencontreng paket itu.”

Mantan kekasih Sahrul Gunawan itu memilih Hidayat karena latar belakang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Hidayat adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Intan sangat menyukai PKS karena menganggap partai nomor 8 itu sebagai partai bersih.

“Pak HNW merupakan kader PKS yang selama ini dikenal sebagai partai yang bersih. Sehingga sangat cocok jika HNW menjadi pemimpin bangsa. Biar negara ini tidak salah urus,” ujarnya dengan mimik serius.

Intan menambahkan, figur HNW yang bersih sangat pantas mendampingi sosok SBY yang berwibawa dan memiliki komitmen kuat membangun bangsa. Ia juga menganggap, paket tersebut bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia menjatuhkan pilihannya kepada mereka.

Intan juga menyinggung tentang banyaknya artis yang terjun ke dunia politik. Ia menilai, fenomena tersebut lumrah adanya. Namun saat ditanya, apakah tertarik iku terjun ke dunia politik. Ia menjawab dengan diplomatis.

“Banyak partai yang meminta saya bergabung. Tapi, saya belum punya niatan ke sana. Dunia politik itu berat, membutuhkan banyak tenaga dan pikiran,” katanya

Setelah menyita banyak waktu dan tenaga, 386 saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pesanggrahan di tiap TPS pada Pemilu Legislatif, Kamis 9 April 2009 lalu. Dilanjutkan dengan pengawalan saksi ditiap PPS dan PPK untuk merekap hasil perhitungan suara siang dan malam di PPK Kecamatan Pesanggrahan.

Maka, sebagai tanda ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada 386 saksi PKS di tiap TPS se Kecamatan Pesanggrahan, maka Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Pesanggrahan akan mengadakan rihlah (piknik) ke lokasi wisata Cibodas, Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu (26/4/2009).

Syukuran sekaligus rihlah (piknik) yang diikuti sebanyak 600 peserta dengan menggunakan 10 bus ini masing-masing diikuti 386 saksi ditambah 50 peserta pengurus DPRa dan 28 pengurus DPC, sekretaris, ketua-ketua kaderisasi sebanyak 36 peserta serta para ratusan simpatisan.

“Tujuan acara rihlah (piknik) ini adalah sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang diberikan Allah SWT kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga sebagai penghargaan pengurus DPC PKS Pesanggrahan kepada seluruh 386 saksi serta pengurus DPRa (ranting) pada Pemilu 9 April 2009 lalu,” ujar H. Muhammad Yamin, Ketua DPC PKS Pesanggrahan.

Keberangkatan peserta rihlah (piknik) PKS Pesanggrahan dipusatkan di Ruko Grand Bintaro, Kelurahan Bintaro, mulai pukul 07.30 WIB dengan menggunakan 10 bus besar. Direncanakan, Ketua Umum DPW PKS Jakarta sekaligus Caleg DPRD Jakarta dari Kecamatan Pesanggrahan Triwisaksana dan Caleg DPR RI Zahrina Nurbaiti akan ikut hadir pada acara tersebut.

Dwi Heryanto, pks_pesanggrahan@yahoo.co.id

VIVAnews - Setelah semua partai melaporkan dana kampanyenya, terkuak fakta Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai dengan dana kampanye terbesar yakni Rp 308 miliar. Posisi kedua dipegang Partai Demokrat dengan Rp 243,8 miliar.

Berikut daftar dana kampanye sepuluh besar:
1.   Gerindra Rp 308 miliar
2.   Demokrat Rp 243,8 miliar
3.   Golkar Rp 164,5 miliar
4.   Partai Keadilan Sejahtera Rp 36,5 miliar
5.   Partai Hati Nurani Rakyat Rp 19 miliar
6.   Partai Amanat Nasional Rp 18 miliar
7.   Partai Bulan Bintang Rp 10,9 miliar
8.   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp 10,583.241.021
9.   Partai Persatuan Pembangunan Rp 4,1 miliar
10. Partai Kebangkitan Bangsa Rp 3,6 miliar.

Sampai saat ini, Jumat 24 April 2009 pukul 21.00, baru 27 partai melaporkan dana kampanye. Beberapa partai besar seperti Golkar dan Demokrat baru melapor mendekati batas terakhir pelaporan pukul 24.00.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wahidah Suaib, yang mengawasi langsung pelaporan mengkritik perilaku partai yang nyaris terlambat melaporkan dana kampanyenya itu. “Masih banyak juga partai yang menerapkan manajemen last minute,” katanya di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Menurut Wahidah, laporan dana kampanye ini selanjutnya diaudit oleh 10 kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Hasil audit dilaporkan ke KPU dan ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan dari partai.

VIVAnews - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, tak mau berspekulasi akan diusung Majelis Syura sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya tidak mau mendahului takdir,” kata Hidayat.

Hidayat memasrahkan keputusan pencalonan pada Musyawarah Majelis Syura PKS yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 25 April 2009. Hidayat yang juga anggota Majelis Syura itu menyatakan, keputusan tidak akan diambil berdasarkan isu atau spekulasi.

“Apapun hasil Musyawarah Majelis Syura, saya akan melaksanakannya,” kata Hidayat. “Saya berharap sementara dalam berkoalisi ini bukan tentang membagi kekuasaan, tetapi bagaimana untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

Dan bagi Hidayat Nur Wahid, pengajuan calon wakil presiden bukan harga mati. Hidayat menilai, kontrak politik lebih diutamakan dalam berkoalisi.

Sebelumnya Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan partainya sangat pantas mengajukan calon wakil presiden. Dan Hidayat Nur Wahid merupakan calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi di antara delapan kader PKS yang disiapkan jadi pemimpin negara.

VIVAnews - Wakil Ketua bidang Politik Partai Keadilan Sejahtera, Zulkieflimansyah, menyebut hampir semua PKS daerah mengusulkan Hidayat Nur Wahid sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Namun aspirasi ini, kata Zul, belum tentu sama dengan keputusan Majelis Syura PKS.

“Hasil komunikasi Dewan Pimpinan Pusat dan daerah, hampir seluruhnya mengajukan Hidayat Nur Wahid untuk mendampingi SBY,” kata Zul dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat 24 April 2009. “Meski begitu, PKS tetap mempertimbangkan kandidat nonpartisan,” katanya.

Musyawarah Majelis Syura PKS dilakukan 25-26 April 2009 ini di Jakarta. Dalam musyawarah ini, diputuskan soal koalisi dalam Pemilihan Presiden 2009. Zul menilai, Majelis Syura bisa saja tidak mengajukan Hidayat mendampingi SBY untuk menenggang peserta koalisi dengan Demokrat lainnya.

“Seandainya Hidayat Nur Wahid kemudian mengganggu perasaan yang lain, mengapa tidak nonpartisan saja,” kata Zulkiefli.

Dan ketika itu diputuskan Majelis Syura yang beranggota 99 orang, semua kader PKS harus menaati. “Semuanya tunduk tanpa kecuali,” kata dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Majelis Syura PKS terdiri atas 99 orang anggota yang dipilih secara proporsional jumlah kader di setiap Dewan Pimpinan Wilayah. Minimal satu Dewan Pimpinan Wilayah yang berkedudukan di provinsi memiliki hak satu kursi. DPW Jakarta merupakan yang terbesar, memiliki perwakilan lebih dari 10.

Saat ini, Majelis Syura PKS diketuai Hilmi Aminuddin. Beberapa anggota Majelis Syura yang terkenal adalah Tifatul Sembiring, Anis Matta, dan Hidayat Nur Wahid sendiri.

VIVAnews - Pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Golkar, dengan cepat ditanggapi Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini, Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan tegas mengusulkan Partai Demokrat mencari pendamping SBY haruslah diusulkan partai.

“Saya mengusulkan kepada SBY untuk memilih cawapres yang didukung partai politik,” kata Tifatul sebelum mengikuti Musyawarah Majelis Syura PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 25 April 2009.

PKS beralasan, jika Presiden berhalangan tetap, yang menggantikannya harus kuat. “Kalau wapresnya tidak didukung partai yang kuat, maka akan sulit untuk memimpin pemerintahan. Kalau didukung partai yang kuat, tentu mesin politik akan berjalan dengan kuat,” katanya.

Dan PKS merupakan salah satu partai yang layak mengajukan calon wakil presiden mendampingi SBY. Peringkat 1 sampai 3 di Pemilu 2009 ini sudah mengajukan calon presiden. Tinggal PKS yang merupakan pemenang keempat yang belum bicara calon presiden dan wakil presiden.

“Secara rasional, pemenang keempat sangat layak mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden,” kata Tifatul yang juga anggota Majelis Syura PKS itu.

PKS sudah menyiapkan delapan nama. Tapi dalam survei-survei, memang mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang paling tinggi popularitasnya. Namun lembaga yang berwenang memutuskan siapa calon wakil presiden adalah Musyawarah Majelis Syura yang berlangsung hari ini sampai besok itu.

Jakarta – PKS mengaku tak merasa terancam apabila ada skenario yang menyebutkan Golkar akan kembali lagi dengan Partai Demokrat. Sebab, Kalau itu terjadi, bukan hal baru yang bisa memengaruhi pendekatan PKS kepada PD.

“Saya kira tidak. PKS dan Demokrat sudah ada pembicaraan detil, antara SBY dengan Majelis Syura. Kalau Golkar masuk lagi, tidak ada yang baru bagi kami,” kata Ketua DPP PKS Muhammad Razikun dalam dialog ‘Rival SBY & koalisi dalam partai’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/4).

Menurut Razikun, rapat Majelis Syura selama 2 hari akan membahas 2 hal pokok. Soal evaluasi pemilu legislatif dan soal koalisi.

“Agenda koalisi akan lebih seru, karena akan membahas topik terhangat, soal Golkar mundur koalisi dengan Demokrat,” tuturnya.

Ia mengatakan, koalisi secara resmi akan diumumkan setelah hasil Majelis Syura diketahui. Termasuk soal pendekatan PKS baik dengan PD atau dengan SBY.

“Officially, nanti siang atau besok. Sampai sekarang PKS belum menjalin hubungan dengan parpol lain seintens dengan PD,” ujar dia.

Terkait apakah cawapres dari PKS untuk SBY itu adalah Hidayat Nur Wahid, ia belum mau berkomentar. “Itu rahasia SBY. Tapi PKS tentu akan tawarkan kader PKS khususnya yang berdasarkan hasil survei ketika bergandengan dengan SBY,” pungkasnya.

Jakarta – Bunyi kriiing telepon di saat rapat memang bisa mengganggu. Musyawarah Majelis Syura PKS pun tidak mau terganggu saat PKS menentukan arah koalisi. Peserta dipaksa menitipkan HP nya ke panitia.

Seluruh peserta Musyawarah Majelis XI harus menitipkan HP mereka di meja sekretariat panitia yang berada tepat di depan ruang musyawarah. Tercatat 99 orang anggota Majelis Syura PKS dari 33 provinsi yang hadir

menitipkannya saat mengisi daftar hadir.

“Ini dimaksudkan agar seluruh peserta musyawarah tidak terganggu sehingga lebih fokus dengan apa yang sedang dibahas,” kata Kepala Humas DPP PKS Ahmad Mabruri di Hotel Binakarna, Jakarta, Sabtu (25/4).

Mabruri mengatakan, kebijakan larangan bagi peserta Musyawarah Majelis Syura PKS untuk membawa telepon genggam ke ruang rapat merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan.

Selain agar rapat tak terganggu, penitipan HP itu juga untuk menjaga dan mencegah agar tidak ada pengaruh atau masukan-masukan dari luar yang bisa mempengaruhi pendapat peserta Musyawarah Majelis Syura.

Sejumlah petinggi PKS seperti Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Hidayat Nur Wahid yang juga Ketua MPR juga terlihat menitipkan telepon genggamnya kepada panitia.

“Ini memang baru pertama kali diberlakukan. Saya kira cukup baik, tidak ada masalah. Ini kan agar kita bisa lebih konsentrasi dan serius,” ujar Hidayat.

Musyawarah Majelis Syura PKS akan dibuka oleh Ketua Majelis Syura Ustadz Hilmi Aminuddin sekitar pukul 10.00 WIB dan akan berakhir pada Minggu (26/4) siang.

Sejumlah agenda terkait dengan evaluasi Pemilu 2009 dan arah koalisi partai ke depan akan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura tersebut

Jakarta – PKS masih percaya terbuka peluang mengusung capres sendiri. Mereka melihat, Gerindra yang perolehan suaranya masih di bawah PKS saja berani mengajukan Prabowo sebagai capres.

“Apakah karena perolehan suara turun maka kami tidak mencalonkan? Walau Gerindra hanya 5 persen, Prabowo mencalonkan diri. Lalu Hatta Rajasa juga. Apalagi kami yang suaranya lebih dari 8 persen,” kata anggota Majelis Syura Hidayat Nur Wahid di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/4).

Hidayat mengungkapkan, sebelum Pemilu Legislatif, PKS memang mengusung 8 nama nominasi nasional sebagai capres dan cawapres. Di antaranya, Tifatul Sembiring, Anis Matta, Surahman Hidayat, Irwan Prajitno, Sholibal Iman, Salim Segaf, Suharna, serta dirinya

“Makanya semua akan dibahas dalam Musyawarah Majelis Syura,” terangnya.

Maka dari itu, lanjut Hidayat, semua anggota Majelis Syura akan memberikan aspirasi dari daerah dan menanggapi seluruh pembahasan secara kritis.

“Musyawarah ini bukan pertama kali, tidak akan ada saling lempar kursi karena kita memang dibiasakan musyawarah,” tambahnya.

Untuk Koalisi PKS-PD, Hidayat menjelaskan kemungkinannya memang besar, komunikasi tetap berjalan lewat Tim 5 PKS dengan Tim 9 PD.

“Apapun koalisinya, yang terpenting bukan untuk kekuasaan melainkan untuk negara yang sejahtera,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai adanya kemungkinan mencalonkan capres satu nama, ia tidak menjawab. “Itu akan dibahas Dewan Syura, semua akan dimusyawarahkan, sabar ya nanti kita umumkan,” pungkasnya.

Jakarta – PKS mengimbau Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih calon wakil presiden dari partai politik yang kuat bisa memberikan dukungan di parlemen. Karenanya, SBY harus memilih PKS.

“Harus dari parpol contingency plan, kalau darurat. Kalau tidak kuat, tidak ada yang bela di parlemen dan tidak ada dukungan politiknya kalau ada masalah. Kalau melihat persyaratannya kayaknya PKS,” yakin Presiden PKS Tifatul Sembiring, di acara Musyawarah XI Majelis Syura PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (24/4).

Tifatul mengatakan, mesin PKS hampir 100% berjalan. Bahkan, dapat mengalahkan kekuatan partai urutan 1-3 yang telah terpecah. “Kini, urutan keempat itu PKS dan siapapun yang gandeng itu suaranya signifikan. Sedangkan partai di bawahnya agak jauh, jadi key factor-nya adalah PKS,“ ucapnya.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS telah menyampaikan usulan itu kepada Majelis Syuro dan sepakat membangun komunikasi menuju koalisi dengan PD. Namun, belum membicarakan posisi cawapres.

“Ini menjadi alas tim lima telah bertemu Tim 9. Kesepakatan ditandatangani dan dikomunikasikan. Lalu detailnya belum. PKS dan Demokrat sepakat membentuk piagam kerja sama,” tukasnya.

Masih menurut Tifatul, tidak bersatunya JK dengan SBY dalam pencalonan akan membuat peta politik berubah. “Mengenai dengan siapa, mencalonkan capres atau cawapres akan diputuskan hari ini,” tutupnya

“Selain memenuhi kriteria yang ditetapkan SBY, HNW juga sososk yang telah diuji publik melalui pileg dengan perolehan suara yang signifikan,” pungkasnya.

PKS

PK-Sejahtera Online: DPW PKS Jawa Tengah resmi usulkan Hidayat Nurwahid sebagai ‘cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada pencalonan presiden 2009-2014.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan wilayah di gedung DRD Jawa Tengah Semarang, (24/4). Acara ini dihadiri oleh pengurus harian DPW PKS Jateng, Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah dan dihadiri Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Daerah Wilayah se Jawa tengah.

“Keputusan ini secara aklamasi diambil untuk dibawa dalam sidang Majelis Syuro PKS, (25-26/4) di Jakarta, yang akan menentukan positioning PKS dalam Pilpres Juni mendatang,” Ungkap Ketua DPW PKS Jatengn Arif Awaludin.

Jawa Tengah akan diwakili enam anggota MS dari total anggota sebanyak 99 orang. Menurut Arif yang juga anggota MS ini, aspirasi yang sama juga berkembang dari banyak anggota MS dari wilayah lainnya di seluruh Indonesia, yang menginginkan hal yang sama

“Dari hasil komunikasi, saya perkirakan lebih dari 50 persen anggota Majelis Syuro menyebar dari mulai Aceh sampai Papua menginginkan hal yang sama. Saya optimis.,” lanjutnya.

Arif yakin berdasarkan kondisi politik terakhir dengan keluarnya Golkar dari koalisi dengan Demokrat, PKS layak bersanding dengan SBY pada pemilu mendatang.

“Selain memenuhi kriteria yang ditetapkan SBY, HNW juga sososk yang telah diuji publik melalui pileg dengan perolehan suara yang signifikan,” pungkasnya