Kembali PKS di Fitnah anti Demokrasi, Memojokan PKS, Menjatuhkan PKS, Motif terselebung “para penjahat” untuk “mengadu” Demokrasi & Islam

30 April 2009 pukul 10:07 AM | Ditulis dalam 1 | Tinggalkan komentar

Dosa PKS tak terampuni! Demikian pernyataan Ray Rangkuti, seorang aktivis prodemokrasi. Agak serem juga. Apalagi pernyataan ini dilontarkan oleh pegiat politik yang mengklaim sebagai prodemokrasi. Bagaimana mungkin?

Prodemokrasi kok pakai mutlak-mutlakan. Kalau berbicara terkait persoalan keyakinan/agama saja (contohnya aliran Ahmadiyah) orang-orang yang katanya prodemokrasi menolak untuk mutlak-mutlakan, karena berarti tidak menghargai ‘perbedaan’. Nah, apalagi kalau hanya sekadar ‘berbeda pendapat’ dalam persoalan politik. Bukannya prodemokrasi, malah jadi otoriter. Bakalan kiamat tuh demokrasi.

Kembali ke persoalan Hak Angket DPT yang diajukan beberapa anggota DPR. Sesungguhnya antara PKS (yang menolak Hak Angket) dengan partai-partai yang mengusulkan Hak Angket punya kesamaan dalam satu hal, yaitu kisruhnya DPT yang merugikan semua parpol. Namun yang membedakan PKS dengan pengusul Hak Angket adalah pada persoalan ‘siapa’ yang bertanggung jawab terhadap kekisruhan DPT.

Kalau pengusung Hak Angket membebankan tanggung jawab DPT pada pemerintah, sedang PKS melihat persoalan DPT adalah tanggung jawab KPU. Mana yang lebih tepat?

Agar kita bisa obyektif dalam menilai, mari dengar pendapat dari ahlinya. Pengamat hukum tata negara dari Indonesia Legal Roundtable, Irman Putra Sidin, menyatakan: “Hak angket DPT itu salah sasaran, penangung jawab DPT itu KPU,” ujarnya di sebuah situs berita internet kemarin (28/4).

Menurut Irman, pengajuan usulan hak angket atas kisruh daftar pemilih tetap (DPT) oleh sejumlah anggota DPR dinilai salah sasaran. Yang bertanggung jawab atas kisruh DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, bukan pemerintah. Kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu tidak bisa dialihkan ke pemerintah. Sebab, hal itu sama dengan melegitimasi perubahan sistem bahwa presiden juga sebagai penanggung jawab pemilu.

“Jika demikian, sama saja membenarkan presiden sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pemilu. Seperti Orde Baru, presiden sebagai peyelenggara dan presiden ikut pemilihan,” jelasnya.

Dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Lebih lanjut, ia menuturkan, solusi terbaik untuk keluar dari masalah DPT adalah pengawasan terhadap kinerja KPU yang harus terus ditingkatkan. “Gebukin aja terus KPU-nya. Kalau dirasa nggak becus, ganti. Bukan dengan hak angket,” tandasnya.

Jadi, marilah kita melihat segala sesuatu persoalan bangsa dengan obyektif. Kalaupun kita berbeda pandangan, itu adalah hal yang wajar tanpa harus menyalah-nyalahkan pihak yang berbeda pendapat. Indonesia akan menjadi besar kalau anak bangsa negeri ini mampu bergandengan tangan dalam hal yang disepakati dan toleran atas perbedaan yang ada.

Bhineka Tunggal Ika. Jayalah negeri kita!

Yasmin Filitin

yasminfilistin@yahoo.co.id

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: