PKS atau Demokrat yang Mendikte, Ini jawabannya

19 Mei 2009 pukul 4:12 PM | Ditulis dalam 1 | Tinggalkan komentar

Sejatinya tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kita, kecuali kita memberi ijin seseorang untuk mempengaruhi kita. Dengan demikian kita bisa memutuskan secara sadar, apakah bersedia terpengaruh atau tidak.

Situasi seperti itulah, dengan segala muatan psikologisnya, yang menyergap para politisi anak negeri ini menjelang pengumuman pasangan capres dan cawapres. Tak terkecuali pada SBY dan juga politisi PKS.

Bagi SBY menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh PKS bukan tanpa risiko. Pertama, opini publik akan mengatakan bahwa SBY dikendalikan oleh kekuatan Islam. Sehingga berisiko terhadap peluang dukungan golongan nasionalis.

Kedua, SBY mendapat suara lebih banyak, tapi mengapa mau mengikuti agenda yang diajukan oleh partai yang mendapat suara lebih kecil?

Sebaliknya, PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY juga bukan tanpa risiko. Setidaknya, rakyat akan mencibir dan beranggapan bahwa PKS dan Partai Demokrat melakukan politik ‘dagang sapi’. Bahkan sebagian kader dan simpatisan pun mungkin menolak keputusan itu.

Namun, dengan mencermati sepak terjang yang dilakukan oleh PKS, saya percaya partai ini masih punya prinsip. Terutama prinsip ‘dakwah’. Menurut pengamatan saya, prinsip dakwah yang dianut oleh PKS keyword-nya adalah peluang dan tantangan.

Keyword itulah yang akhirnya mengarahkan PKS berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat-nya. Sejatinya, dengan yang lain pun PKS bisa saja berkoalisi, termasuk dengan Golkar, Gerindra, atau bahkan dengan PDIP sekalipun. Namun peluang berhasilnya lebih besar, jika PKS berkoalisi dengan SBY (setidaknya berdasarkan survei terakhir).

Peluang itu diperbesar dengan bergabungnya PKS ke SBY, sedangkan risikonya (tantangan) diperkecil dengan mengajukan kontrak politik. Di sinilah PKS menunjukkan kelasnya. Bahkan PKS mengancam mundur dari koalisi, jika SBY tidak mau menandatangani kontrak politik yang diajukan PKS. Apa isi kontraknya?

Pastinya, sesuatu yang sejalan dengan tujuan-tujuan dakwah Islam yang universal dan yang rahmatan lil alamin. Yaitu 10 agenda prioritas pembangunan yang berasas penguatan kedaulatan negara di berbagai bidang dan berorientasi kepada kemakmuran rakyat.

Jika nanti menang, dan kebijakan politik SBY menyimpang dari isi kontrak itu, PKS punya alasan kuat untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Soal ini kita lihat saja nanti.

Lalu mengapa SBY bersedia menandatangani kontrak yang diajukan PKS? Saya melihat, karena apa yang diajukan oleh PKS memang sesuatu yang sesuai dengan kepentingan bangsa. Justru, kalau SBY menolak, risiko politiknya lebih besar. Sebab menolak sesuatu yang baik justru akan menjadi bumerang bagi pencitraan yang dirinya yang sudah baik itu.

Jadi siapa pun yang mengajukan agenda seperti itu, entah itu PKB, PAN, ataupun PPP, tidak mungkin bisa ditolak. Sayangnya partai-partai Islam ini tidak ada yang mengajukan!

Jadi siapa yang mendikte dan didikte? Jawabannya adalah keduanya rela saling bekerjasama dan didikte oleh tujuan-tujuan besar demi kemajuan bangsa dan negara ini.

M. Hanafi

mh.nafi@gmail.com

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: